Budaya Politik di Indonesia

A. Pengertian Budaya Politik

Budaya politik adalah orientasi masyarakat terhadap suatu sistem politik. Dalam setiap masyarakat, terdapat budaya politik yang menggambarkan pandangan mereka mengenai proses politik yang berlangsung di lingkungannya sendiri. Tingkat kesadaran dan partisipasi mereka biasanya menjadi hal penting untuk mengukur kemajuan budaya politik yang berkembang.

Perbedaan pandangan masyarakat dalam menyikapi masalah politik dalam hubungannya dengan pemerintah merupakan bagian kajian tentang budaya politik suatu masyarakat. Gejala budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia sebagai contoh adalah sejak reformasi tahun 1998. kesadaran politik masyarakat Indonesia meningkat cukup tajam. Berbagai hal yang sebelumnya dianggap tabu atau aneh kini menjadi hal yang sangat biasa. Contohnya adalah demonstrasi mahasiswa, buruh, atau masyarakat sipil. Pada masa kepemimpinan Soeharto atau era Orde Baru, demonstrasi tidak diperbolehkan karena dianggap mengganggu stabilitas keamanan. Tetapi saat ini, demonstrasi tidak dilarang karena merupakan hak rakyat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemimpin. Menurut Almond dan Verba, budaya politik yang sering disebut pula kebudayaan politik merupakan dimensi psikologis (bukan lagi sebuah sistem normatif yang ada di luar masyarakat) dari sistem politik. “Budaya politik merupakan kultur politik yang berkembang dan dipraktikan oleh suatu masyarakat tertentu.”

PENGERTIAN BUDAYA POLITIK

 1. Samuel Beer, budaya politik adalah nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang bagaiman pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah.

2. Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, budaya politik adalah suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dengan aneka ragam  bagiannya dan sikap  terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu.

3. Rusdi Sumintapura, budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan plitik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.

4. Mochtar Masud dan Colin McAndrews, budaya politik adalah sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya.

5. Larry Diamond, budaya politik adalah keyakinan, sikap, nilai, ide-ide, sentimen, dan evaluasi suatu masyarakat tentang sistem politik negara mereka dan peran masing-masing individu dalam sistem itu.

Perbedaan budaya politik (tingkat kesadaran dan partisipasi politik) masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan:

Masyarakat pedesaan: Tergantung pada pilihan politik pemimpinnya, baik pemimpin adat, suku, maupun agama.

Masyarakat perkotaan: Tidak bergantung pada pilihan orang lain.

Budaya politik diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yng memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.

Secara umum, budaya politik terbagi atas:

1. Budaya politik apatis (acuh, masa bodoh, pasif);

2. Budaya politik mobilisasi (didorong atau sengaja dimobilisasi); dan

3. Budaya politik partisipatif (aktif).

Faktor-faktor yang mempengaruhi model kebudayaan politik yang berkembang dalam masyarakat:

1. Tingkat pendidikan warga negara (faktor kunci)

2. Tingkat ekonomi (semakin sejahtera rakyat maka semakin tinggi partisipasi politiknya)

3. Reformasi politik/political will (semangat merevisi dan mengadopsi sistem politik sistem politik yang lebih baik).

4. Supremasi hukum (adanya penegakan hukum yang adil, independen, dan bebas).

5. Media komunikasi yang independen (berfungsi sebagai kontrol sosial, bebas, dan mandiri).

Budaya politik lebih merupakan sifat atau karakter berpolitik yang berkembang dalam masyarakat dengan seperangkat objek dan proses sosial yang bersifat khusus.

Almond dan Verba membagi orientasi politik menjadi 3 bagian:

1. Orientasi kognitif, merupakan pengetahuan masyarakat tentang sistem politik, peran, dan segala kewajibannya. Termasuk di dalamnya adalah pengetahuan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

2. Orientasi afektif, merupakan perasaan masyarakat terhadap sistem politik dan perannya, serta para aktor dan penampilannya. Perasaan masyarakat ini bisa saja merupakan perasaan untuk menolak atau menerima sistem politik atau kebijakan yang dibuat.

3. Orientasi evaluatif, merupakan keputusan dan pendapat masyarakat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan nilai moral yang ada dalam masyarakat dengan kriteria informasi dan perasaan yang mereka miliki.

Almond dan Verba mengidentifikasi tiga objek yang dituju dalam orientasi politik.
1. Peran atau struktur dari sebuah institusi politik

2. Para pemegang jabatan atau aktor dari sebuah institusi negara seperti pemimpin monarki, legislator dan administrator. (Aktor/orangnya)

3. Kebijakan, keputusan, dan penguatan keputusan yang dibuat oleh para aktor di dalam negara. (Produk).

B. Tipe-Tipe Budaya Politik

AS dan Inggris adalah negara yang paling mendekati model kebudayaan kewarganegaraan. AS cenderung peserta aktif dan khawatir terhadap pemerintahan yang kuat. Sedangkan di Inggris cenderung pada penghargaan terhadap subjek dan mendorong perkembangan yang kuat dan efektif serta struktur administrasi yang efektif dan bebas akibat mapannya orientasi penghargaan dan orientasi subjek.

Dimensi-dimensi yang menjadi ukuran dalam menentukan budaya politik suatu masyarakat.
1. Tingkat pengetahuan umum masyarakat mengenai sistem politik negaranya, seperti pengetahuan tentang sejarah, letak geografis, dan konstitusi negara.

2. Pemahaman masyarakat mengenai struktur dan peran pemerintah dalam membuat kebijakan.

3. Pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang meliputi masukan opini dari masyarakat dan media massa kepada pemerintah.

4. Sejauh mana pertisipasi masyarakat dalam berpolitik dan bernegara, serta sejauh mana pemahamannya mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Tiga tipe kebudayaan menurut Almond dan Verba:

1. Budaya politik parokial. Memiliki ciri:

• Frekuensi orientasi mereka terhadap empat dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak memiliki perhatian sama sekali.
• Tidak ada peran-peran politik yang bersifat khusus.
• Peran-peran pemimpin masyarakatnya sangat berperan baik dalam bidang politik, ekonomi, dan religius.
• Partisipasi masyarakat sangat bergantung pada pemimpinnya
• Dianut oleh masyarakat suku Afrika atau masyarakat pedalaman Indonesia.

 2. Budaya politik subjek. Memiliki ciri:

• Frekuensi orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan objek output atau pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
•  Pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan.
• Masyarakat sudah memiliki pengetahuan yang cukup tentang sistem politik.

 3. Budaya politik partisipan. Memiliki ciri:

• Anggota masyarakat sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik.
• Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan.
• Berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung.
• Masyarakat sudah ikut terlibat dalam sistem politik pemerintahan.

C. Tipe-Tipe Budaya Politik Yang Berkembang di Indonesia

Berikut adalah pembagian tipe-tipe politik yang lebih didasarkan pada gaya berplitik yang berkembang di Indonesia.

1. Budaya politik tradisional

Budaya politik tradisional merupakan budaya politik yang memprioritaskan satu budaya dari etnis tertentu. Sebagai contoh, ketika Soeharto memimpin negeri kita selama lebih dari 3 dekade, masyarakat etnis Jawa cukup mendominasi pusat-pusat kekuasaan penting, seperti kekuasaan yang ada dalam tubuh ABRI (TNI).

2. Budaya politik Islam

Budaya politik Islam adalah budaya politik yang lebih mendasarkan idenya pada keyakinan dan nilai agama Islam. Biasanya kelompok santri mempelopori budaya politik ini.

3. Budaya politik modern

Budaya politik modern adalah budaya politik yang lebih bersifat netral tanpa mendasarkan pada budaya atau agama tertentu. Budaya politik ini dikembangkan pada masa pemerintahan Orde Baru yang bertujuan untuk stabilitas keamanan dan kemajuan.

Harold Laswell mengemukakan beberapa hal yang dapat dijadikan ciri-ciri masyarakat yang demokratis.

1. Open ego (sifat keakuan yang terbuka). Artinya, tingkah laku yang terbuka terhadap keberadaan orang lain.

2. Kapasitas untuk membentuk sejumlah nilai dengan orang lain.

3. Lebih berprientasi pada nilai-nilai yang beragam.

4. Percaya dan yakin terhadap lingkungan sosialnya.

5. Relatif lebih memiliki kebebasan daripada rasa cemas.

D. Pembagian Tipe Budaya Politik Menurut Geertz

Tiga budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia menurut Geertz:

1. Budaya politik abangan

Budaya politik masyarakat yang menekankan aspek-aspek animisme atau kepercayaan terhadap adanya roh halus yang mempengaruhi hidup manusia. Ciri khasnya adalah diadakan upacara selamatan untuk mengusir roh halus.

2. Budaya politik santri

Budaya politik masyarakat yang menekankan pada aspek-aspek keagamaan, khususnya Islam.

3. Budaya politik priyayi

Budaya politik masyarakat yang menekankan keluhuran tradisi. Priayi adalah masyarakat kelas atas atau kelompok masyarakat aristokrat dan bekerja sebagai birokrat (pegawai pemerintah). Yang dulunya berafiliasi (berhubungan, berpautan) dengan partai PNI, kini berinfiliasi pada partai golkar.

Afan Gaffar, budaya politik indonesia memiliki 3 ciri dominan:

1. Hirarki yang tegar/ketat: adanya pemilahan tegas antar penguasa (wong Gedhe) dengan Rakyat kebanyakan (wong cilik).

2. Kecendrungan Patronage ( hubungan antara orang berkuasa dan rakyat biasa) seperti majikan   majikan dengan buruh.

3. Kecendrungan Neo Patrimonialistik, yaitu perilaku negara masih memperlihatkan tradisi dan budaya politik yang berkarakter patrimonial.

E. Perkembangan Tipe Budaya Politik Sejalan Dengan Perkembangan Sistem Politik

Pada negara-negara demokratis umumnya, partisipasi politik warga negaranya dapat mempengaruhi pembuatan suatu kebijakan.

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, “Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual dan atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.”

Menurut Herbert McClosky, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Peran dan political will elit yang berkuasa sangat mempengaruhi perluasan dan pembatasan, sedangkan elit politik yang tidak berkuasa cenderung meluaskan partisipasi politik dan mengubah serta mengembangkannya ke bentuk partisipasi yang baru.

Setiap insan politik harus dapat menunjukan partisipannya dalam kegiatan yang berkaitan dengan hak warga negara, yang bertujuan untuk ikut mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Berikut adalah kegiatan-kegiatan waraga negara dalam bentuk partisipasi politik.

1. Terbentuknya organisasi-organisasi politik dan organisasi masyarakat.

2. Lahirnya kelompok-kelompok kepentingan, kelompok-kelompok penekan, dan LSM.

3. Pelaksanaan pemilu berupa berkampanye, menjadi pemilih aktif atau menjadi anggota parlemen.

4. Munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna pada sistem input dan output kepada pemerintah.

F. Pentingnya Sosialisasi Pengembangan Budaya Politik

Menurut Almond dan Verba, budaya politik demokratis merupakan gabungan dari budaya politik partisipan, subjek, dan paroikal. Menurut Samuel P. Huntington, modernisasi budaya politik ditandai oleh tiga hal yaitu sebagai berikut.

1. Sikap politik yang rasional dan otonom di dalam masyarakat. (Tidak memilih satu pilihan politik berdasarkan pemimpinnya)

2. Diferensiasi struktur. (Sudah ada spesifikasi atau tugas yang harus dilakukan)

3. Perluasan peran serta politik di dalam masyarakat.

G. Peran Serta Politik Partisipan

Budaya politik demokratis adalah budaya politik yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam peran serta politik partisipan, masyarakat diarahkan untuk berperan aktif dalam proses politik yang berlangsung di lingkungannya.

Tipe-tipe partisipan adalah sebagai berikut.

1. Partisipan terbuka : para responden yang tidak acuh terhadap perkawinan antarpartai dan menjelaskan dirinya sendiri secara emosional dalam pemilihan.

2. Partisipan apatis : para responden yang memilih salah satu partai besar dan menyatakan ketidakacuhannya terhadap perkawinan antarpartai serta mengingkari perasaan pemilihan.

3. Partisipan bersemangat : para responden yang prihatin terhadap perkawinan antarpartai dan secara emosional terlibat dalam pemilihan.

SOSIALISASI  POLITIK

1. Pengertian sosialisasi politik:

Kenneth P. Langton, Sosialisasi politik adalah cara bagaimana masyarakat meneruskan kebudayaan politiknya.

Gabriel A. Almond, Sosialisasi politik adalah proses dimana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku diperoleh atau dibentuk, dan merupakan sarana bagi generasi muda untuk menyampaikan patokan politik dan keyakinan politik.

Richard E. Dawson, sosialisasi  politik adalah pewarisan pengetahuan , nilai dan  pandangan politik darimorang tua, guru dan sarana sosialisasi lainnya bagi warga baru dan yang beranjak dewasa.

Dennis Kavanagh, sosialisasi politik adalah istilah untuk mengganbarkan proses dimana seseorang mempelajari dan menumbuhkan pandangannya tentang politik.

Ramlan Surbakti, sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakatnya.

Alfian, sosialisasi Politik adalah usaha sadar untuk mengubah proses  sosialisasi politik masyarakat, sehingga mereka mengalami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.

Sosialisasi politik dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya:

1). Dalam Lingkungan Keluarga, orang tua bisa mengajarkan kepada anak-anak beberapa cara tingkah laku politik tertentu. Melalui obrolan politik ringan sehingga tak disadarai telah menanamkan nilai-nilai politik kepada anak-anaknya.

2). Di Lingkungan Sekolah,dengan memasukkan pendidikan kewarganegaraan. Siswa dan guru bertukar informasdi dan berinteraksi dalam membahas topik tentang politik.

3). Di Lngkungan Negara, secara hati-hati bisa menyebarkan dan menanamkan ideologi-ideologi resminya.

4). Di Lingkungan Partai politik, Salah satu fungsi partai politik adalah dapat memainkan perannya sebagai sosioalisasi politik. Artinya parpol itu telah merekrut anggota atau kader danpartisipannya secara periodik. Partai politik harus mampu menciptakan kesan atau image memperjuangkan kepentingan umum.

Menurut Ramlan Surbakti ada dua macam sosialisasi politik dilihat dari metode penyampaian pesan:

• Pendidikan Politik: proses dialogis diantara pemberi dan penerima pesan. Dari sini anggota masyarakat mempelajari simbol politik negaranya, norma maupun nilai politik.
• Indoktrinasi Politik: proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma dan simbol yang dianggap pihak berkuasa sebagai ideal dan baik.  

 Dalam upaya pengembangan budaya politik, sosialisasi politik sangant penting karena dapat membentuk dan mentransmisikan kebudayaan politik suatu bangsa, serta dapat memelihara kebudayaan politik suatu bangsa, penyampaian  dari generasi tua ke generasi muda, dapat pula sosialisasi politik dapat mengubah kebudayaan politik.

Menurut Gabriel A. Almond, sosialisasi politik dapat membentuk dan mentransmisikan kebudayaan politik suatu bangsa dan mememlihara kebudayaan politik suatu bangsa dengan bentuk penyampaian dari generasi tua kepada generasi muda.

Terdapat 6 sarana atau agen sosialisasi politik menurut Mochtar Masoed dan Colin MacAndrews, adalah:

• Keluarga yaitu lembaga pertama yang dijumpai sesorang individu saat lahir. Dalam keluarga anak ditanamkan sikap patuh dan hormat yang mungkin dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam sistem politik setelah dewasa.
• Sekolah  yaitu sekolah sebagai agen sosialisasi politik memberi pengetahuan bagi kaum muda tentang dunia politik dan peranan mereka di dalamnya. Disekolah memberi kesadaran pada anak tentang pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara, cinta tanah air.
• Kelompk bermain yaitu kelompok bermain masa anak-anak yang dapat membentuk sikap politik seseorang, kelompok bermain saling memiliki ikatan erat antar anggota bermain. Seseorang dapat melakukan tindakan tertentu karena temannya melakukan hal itu.
• Tempat kerja yaitu organisasi formal maupun nonformal yang dibentuk atas dasar pekerjaan seperti serikat kerja, sderikat buruh. Organisasi seperti ini dapat berfungsi sebagai penyuluh  di bidang politik.
• Media massa yaitu informasi tentang peristiwa yang terjadi dimana saja dengan cepat diketahui masyarakat sehingga dapat memberi pengetahuan dan informasi tentang politik.
• Kontak-kontak politik langsung yaitu pengalaman nyata yang dirasakan oleh seseorang dapat berpengaruh terhadap sikap dan keputusan politik seseorang. Seperti diabaikan partainya, ditipu, rasa tidak aman, dll.

  

BUDAYA POLITIK PARTISIPAN     

1. Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, budaya politik partisipatif atau disebut juga budaya politik demokrasi adalah  suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi dan sejenisnya, yang menopang terwujudnya partisipasi.  Untuk terwujudnya partisipasi itu warga negara harus yakin akan kompetensinya  untukterlibat dalam proses politik dan pemerintah memperhatikan kepentingan rakyat agar rakyat tidak kecewa dan apatis terhadap pemerintah.

2. Ramlan Surbakti, partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan  segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Ciri-cirinya adalah:

a. Perilaku warga negara yang bisa diamati bukan batiniah (sikap dan orientasi).

b. Perilaku atau kegiatan itu mem,pengaruhi pemerintah (pemegang kebijakan)

c. Kegiatan atau prilaku yang gagal ataupun berhasil termasuk partisipasi politik.

d. Kedgiatan mempengaruhui pemerintah dapat dilakukan secara:

·         Langsung yaitu individu tidak menggunakan perantara dalam memepengaruhi pemerintah.

·         Tak langsung yaitu menggunakan pihak lain yang dapat meyakinkan pemerintah.

e. Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan dengan prosedur wajar (konvensional) tidak berupa kekerasan (nonviolence) seperti: ikut memeilih dalam pemilu, mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, menulis surat, dll, dan ada yang melalui cara –cara diluar prosedur yang wajar (tidak Konvensional) dan berupa kekerasan (violence), seperti: demonstrasi (unjuk rasa), pembangkangan halus (golput),hura-hura, mogok, serangan senjata, gerakan-gerakan politik, dan revolusi, kudeta, makar,dll

3. Prof. Dr. Miriam Budiardjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang dalampartai plitik yang mencakup semua kegiatamnnsukarela dimana seseorang turut dalam proses pemilihan pemimpin plitik dan turut langsung atau tidak lanmgsung dalam  pembentukan kebijakan umum.

PARTAI POLITIK

1. Prof. Dr. Miriam Budiardjo, partai plitik adalah organisasi atau golongan yang berusaha untuk memperoleh dan menggunakan kekuasaan.

2. Sigmund Neuman, partai politik adalah organisasi tempat kegiatan politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan suatu golongan  atau golongan-golongan lain yang tidak sepaham.

3. Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya sehingga penguasaan itu memberikan mamfaat kepada anggota partainya baik bersifat ideal maupun material.

FUNGSI PARTAI POLITIK

1. Sarana komunikasi politik: penyalur aspirasi pendapat rakyat, menggabungkan berbagai macam kepentingan dan merumuskan kepentingan yang menjadi dasar kebijaksanaannya. Upaya Partai politik dalah mencapai fungsi ini adalah:

• Memperjuangkan aspirasi rakyat agar menjadi kebijaksanaan umum oleh pemerintah
• Menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan pemerintah
• Perantara (broker) dalam suatu bursa ide-ide
• Bagi pemerintah bertindak sebagai alat  pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat sebagai pengeras suara.

2. Sarana Sosialisasi Politik, yaitusarana untuk memmberikan penanaman nilai-nilai, norma, dan sikap serta orientasi terhadap fenomena politik tertentu. Upaya yang dilakukan untuk mencapai fungsi ini adalah:

• Penguasaan pemerintah dengan memenangkan setiap pemilu
• Menciptakan image bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum
• Menanamkan solidaritas dan tanggung jawab terhadap para anggotanya maupun anggota lain.

3. Sarana Rekrutmen Politik, yaitu mencari dan mengajakorang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan plitik. Dengan demikian memperluas partisipasi politik. Upaya yang dilakukan parpol adalah:

• Melalui kontak pribadi maupun persuasi
• Menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader di masa depan

4. Sarana Pengatur Konplik, yaitu mengatasi berbagai macam konplik yang muncul sebagai konsekuensi dari negara demokrasi yang di dalamnya terdapat ersaingan dan perbedaan pendapat. Biasanya masalah tersebut cukup mengganggu stabilitas nasional.  Hal ini mungkin saja dimunculkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan plaritasnya. Upaya yang dilakukan partai politik adalah:

• Bila anggta partai plitikyang memberikan informasi justru menimbulkan kegelisahan dan perpecahan masyarakat,pimpinan partai politik harus segera klarifikasi atau diselesaikan dengan baik.
• Adanya kemungkinsn anggota parpol lebih mengejar kepentingan pribadi/ golongannya, sehingga berakibat  terjadi pengkotakan politik atau konflik yang harus segera diselesaikan dengan tuntas.

Sumber: Bambang Suteng, dkk., 2007. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas XI. Jakarta: Erlangga.

Subscribe to receive free email updates: