Rekrutmen CPNS dan PPPK akan kembai diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Untuk itu, perlu kiranya rekan-rekan omgurugo mempersiapkan segala sesuatunya dari sekarang. Kali ini omgurugo akan kembali membagikan Materi dan Soal Lengkap Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk CPNS 2019.
Soal-soal tentang Wawasan Kebangsaan dalam tes CPNS cukup kompleks, mulai dari Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Tata Negara, Demokrasi, dan Sejarah Indonesia.
Soal-soal tentang Wawasan Kebangsaan dalam tes CPNS cukup kompleks, mulai dari Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Tata Negara, Demokrasi, dan Sejarah Indonesia.
Materi-materi tersebut mungkin sudah tidak asing lagi bagi para CPNS, karrna memang sudah diajarkan sejak kita masih duduk di bangku sekolah dasar hingga perkuliahan melalui mata pelajaran PPKn.
Banyak yang menganggap gampang dan remeh pada tes TWK ini, tapi jika dilihat dari hasil seleksi CPNS sebelum-sebelumnya ternyata banyak juga yang nilainya jatuh dan tidak sampai passinggrade pada soal TWK. Mungkin yang membuat rumit bukan materinya, tapi soal-soal TWK yang disajikan pada tes CPNS kebanyakan adalah soal analisis atau penalaran. Tentunya untuk bisa melakukan penalaran kita harus tahu dan paham dulu materinya.
Banyak yang menganggap gampang dan remeh pada tes TWK ini, tapi jika dilihat dari hasil seleksi CPNS sebelum-sebelumnya ternyata banyak juga yang nilainya jatuh dan tidak sampai passinggrade pada soal TWK. Mungkin yang membuat rumit bukan materinya, tapi soal-soal TWK yang disajikan pada tes CPNS kebanyakan adalah soal analisis atau penalaran. Tentunya untuk bisa melakukan penalaran kita harus tahu dan paham dulu materinya.
Jadi, pelajarilah materi-materi dan soal-soalnya mulai dari sekarang. Sedikit demi sedikit, lakukan secara rutin dan mulailah untuk melatih dengan prediksi soal-soal yang sudah disediakan dalam Materi dan Soal Lengkap Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk CPNS 2019.
Silahkan download Materi dan Soal Lengkap Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk CPNS 2019 disini (UNDUH FILE).
UNTUK BISA MENDOWNLOAD SILAHKAN TANGGALKAN KOMENTAR DENGAN TULISKAN NAMA AKUN GMAIL (BUKAN ALAMAT) KE KOLOM KOMENTAR DIBAWAH INI.
Koreksi Jawaban dan Pembahasan Soal
SUBTES 1:
No. 5 = D (PPKI)
Pancasila sebagai Dasar Negara dirumuskan oleh BPUPKI dan kembali dibahas oleh Panitia Sembilan menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, kemudian disahkan sebagai Dasar Negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI.
No. 14 = C (ditambahkan + 1 anggota dari seluruh anggota MPR)
Perubahan UUD 1945 tertuang dalam Pasal 37 ayat (3) dan (4), dengan persyaratan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% + 1 anggota dari seluruh anggota MPR.
No. 16 = E (MPR)
Dalam pemerintahan, kedaulatan rakyat sepenuhnya diwakilkan oleh? (pertanyaan pada soal). Jawabannya adalah lembaga MPR, karena didalamnya beranggotakan DPD dan DPR sebagai perwakilan dari rakyat yang duduk dalam pemerintahan pusat.
No. 19 = Tidak ada jawaban
Mekanisme kepemimpinan nasional secara periodik lima tahun sekali didasarkan pada BAB III Kekuasaan Pemerintahan Negara, Pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.
No. 21 = E (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sila pertama = Bintang
Sila kedua = Rantai
Sila ketiga = Pohon beringn
Sila keempat = Kepala banteng
Sila kelima = Padi dan kapas
SUBTES 2:
No. 12 = Tidak ada jawaban (a, b, c, benar)
Konstitusi Indonesia berisi ketentuan tentang dasar negara (pembukaan konstitusi), bentuk dan kedaulatan negara, pembagian kekuasaan pemerintahan negara, lembaga-lembaga negara, warga negara dan penduduk, HAM, wilayah negara, Agama, pertahanan dan keamanan, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, atribut kenegaraan, amandemen, aturan peralihan, dan aturan tambahan.
SUBTES 3:
No. 14 = B (Bab X Pasal 27 (2))
Pada hakikatnya setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Aturan dasar ini tercantum dalam UUD 1945 Bab X Pasal 27 (2) yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
No. 27 = A (UU)
Hierarkhi Peraturan Perundang-Undangan sesuai UU No. 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (bukan keputusan MPR)
Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden (bukan keputusan Presiden, Keppres hanya ada pada TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 dan Tap MPR No. III/MPR/2000)
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
SUBTES 4:
No. 5 = B (Ius sanguinis)
Ius soli, penentuan asas kewarganegaraan berdasarkan daerah/negara tempat dimana ia dilahirkan. Contoh: Seseorang yang dilahirkan di negara A maka ia akan menjadi warga negara A, walaupun orang tuanya adalah warga negara B. (Inggris, Mesir, Amerika, dll).
Ius sanguinis, penentuan asas kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah/keturunan dari orang yang bersangkutan. Contoh: Seseorang yang dilahirkan di negara A, tetapi orang tuanya warga negara B, maka orang tersebut tetap menjadi warga negara B (dianut oleh negara RRC).
UNTUK BISA MENDOWNLOAD SILAHKAN TANGGALKAN KOMENTAR DENGAN TULISKAN NAMA AKUN GMAIL (BUKAN ALAMAT) KE KOLOM KOMENTAR DIBAWAH INI.
Koreksi Jawaban dan Pembahasan Soal
SUBTES 1:
No. 5 = D (PPKI)
Pancasila sebagai Dasar Negara dirumuskan oleh BPUPKI dan kembali dibahas oleh Panitia Sembilan menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, kemudian disahkan sebagai Dasar Negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI.
No. 14 = C (ditambahkan + 1 anggota dari seluruh anggota MPR)
Perubahan UUD 1945 tertuang dalam Pasal 37 ayat (3) dan (4), dengan persyaratan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% + 1 anggota dari seluruh anggota MPR.
No. 16 = E (MPR)
Dalam pemerintahan, kedaulatan rakyat sepenuhnya diwakilkan oleh? (pertanyaan pada soal). Jawabannya adalah lembaga MPR, karena didalamnya beranggotakan DPD dan DPR sebagai perwakilan dari rakyat yang duduk dalam pemerintahan pusat.
No. 19 = Tidak ada jawaban
Mekanisme kepemimpinan nasional secara periodik lima tahun sekali didasarkan pada BAB III Kekuasaan Pemerintahan Negara, Pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.
No. 21 = E (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sila pertama = Bintang
Sila kedua = Rantai
Sila ketiga = Pohon beringn
Sila keempat = Kepala banteng
Sila kelima = Padi dan kapas
SUBTES 2:
No. 12 = Tidak ada jawaban (a, b, c, benar)
Konstitusi Indonesia berisi ketentuan tentang dasar negara (pembukaan konstitusi), bentuk dan kedaulatan negara, pembagian kekuasaan pemerintahan negara, lembaga-lembaga negara, warga negara dan penduduk, HAM, wilayah negara, Agama, pertahanan dan keamanan, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, atribut kenegaraan, amandemen, aturan peralihan, dan aturan tambahan.
SUBTES 3:
No. 14 = B (Bab X Pasal 27 (2))
Pada hakikatnya setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Aturan dasar ini tercantum dalam UUD 1945 Bab X Pasal 27 (2) yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
No. 27 = A (UU)
Hierarkhi Peraturan Perundang-Undangan sesuai UU No. 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (bukan keputusan MPR)
Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden (bukan keputusan Presiden, Keppres hanya ada pada TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 dan Tap MPR No. III/MPR/2000)
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
SUBTES 4:
No. 5 = B (Ius sanguinis)
Ius soli, penentuan asas kewarganegaraan berdasarkan daerah/negara tempat dimana ia dilahirkan. Contoh: Seseorang yang dilahirkan di negara A maka ia akan menjadi warga negara A, walaupun orang tuanya adalah warga negara B. (Inggris, Mesir, Amerika, dll).
Ius sanguinis, penentuan asas kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah/keturunan dari orang yang bersangkutan. Contoh: Seseorang yang dilahirkan di negara A, tetapi orang tuanya warga negara B, maka orang tersebut tetap menjadi warga negara B (dianut oleh negara RRC).
0 Response to "Materi dan Soal Lengkap Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk CPNS 2019"
Post a Comment